Headlines News :
Home » » JUDUL SKRIPSI: UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN DI KOTA SEMARANG

JUDUL SKRIPSI: UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN DI KOTA SEMARANG

Written By Wahyu Rishandi on Jumat, 21 Desember 2012 | 15.18



ABSTRAK
Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan
orang yang oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) diangkat dan diserahi
otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Jabatan Notaris
merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh Negara sehubungan
cita mewujudkan kepastian Hukum dalam interaksi–interaksi keperdataan.
Konsepsi kepastian Hukum pasti tercermin dalam praktek kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Suatu tata interaksi baik yang bersifat publik maupun privat
haruslah menerapkan nilai-nilai kepastian Hukum dan keadilan. Jabatan Notaris
merupakan jabatan publik. Masyarakat meletakkan kepercayaan dipundak
Notaris selaku pejabat umum yang kompeten dalam pembuatan akta otentik.
Konsukwensinya jabatan Notaris dijalankan dengan mengingat keluhuran
martabat / jabatan yang menuntut pertanggungjawaban serta integritas moral
seorang Notaris. Alasan penyelamatan / pengamanan kepentingan publik
(interest public security) menjadi kata kunci keberadaan sanksi-sanksi jabatan
Notaris.
Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan upaya Hukum bagi Notaris
yang dikenai sanksi jabatan dan perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis
Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal
anggotanya dikenai sanksi jabatan.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris
dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif
analitis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris yang
dikenai sanksi jabatan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, diberhentiakan
sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat
dapat melakukan upaya Hukum dalam bentuk pembelaan diri dan banding
administratif.
Notaris yang dikenai sanksi jabatan tidak mendapatkan perlindungan
Hukum dari Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah hanya
bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa, tetapi bagi Notaris yang dikenai
sanksi jabatan mendapatkan perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris
(Ikatan Notaris Indonesia) selama Notaris tersebut masih aktif menjadi anggota
Organisasi.



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berkat kebesaran dan dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, yang
Maha Agung dan Maha Adil maka melalui Proklamasi lahirlah Negara
Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang merdeka, bersatu, berkedaulatan
rakyat, berdasarkan Hukum menuju cita-cita terwujudnya masyarakat yang
merdeka, sejahtera, adil dan makmur.
Dalam rangka menyelenggarakan dan mewujudkan cita-cita
Proklamasi tersebut mutlak diperlukan adanya institusi atau organ-organ dan
/ alat perlengkapan Negara. Melalui institusi organ-organ dan / atau alat-alat
perlengkapan itulah Negara memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
Untuk lebih memberikan kepastian agar institusi atau organ-organ dan
/ atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut berfungsi secara benar,
proporsional, efektif dan efisien serta mengingat NKRI adalah Negara yang
berdasar Hukum, maka keberadaan, kedudukan, fungsi, tugas – kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab institusi, organ-organ dan / atau alat-alat
perlengkapan Negara tersebut diatur dengan Undang-Undang yang mengacu
pada sistem Hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan cita-cita
Proklamasi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Menurut sistem Hukum Indonesia, organ-organ dan / atau alat-alat
perlengkapan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan
kepada masyarakat antara lain adalah :1
1. Institusi Peradilan dengan Pengadilan dan aparatnya sebagai Hakim atau
Majelis Hakim, yaitu :
Organ Negara yang memberikan pelayanan Hukum kepada
masyarakat yang mencari keadilan, berkenaan dengan perkara atau
sengketa yang sedang dihadapi, yang penyelesaiannya memerlukan
putusan Pengadilan.
Pelayanan kepada masyarakat dibidang Peradilan ini diberikan
oleh Negara khususnya Pengadilan menurut kasusnya dapat dilakukan
berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara,
Hukum Adat dan Hukum Agama.
2. Institusi Pemerintah dengan Pejabat Pemerintahan / Eksekutif, yaitu :
Organ Negara yang memberikan pelayanan umum kepada
masyarakat berdasarkan Hukum Publik.
Yang dimaksud dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintahan /
Eksekutif antara lain adalah mulai dari Presiden dan pembantu-pembantu
nya yaitu para Menteri dan segenap aparatnya sampai ke tingkat yang
1 NG. Yudara, Notaris dan Permasalahannya, Makalah disampaikan pada Kongres INI pada tanggal 25
Januari 2006 di Jakarta.
paling bawah termasuk didalamnya Aparatur Penegak Hukum seperti
Kepolisian dan Kejaksaan.
3. Institusi Legislatif atau Perwakilan Rakyat, yaitu :
Organ Negara dengan tugas, kewajiban, kewenangan dan
tanggung jawab antara lain dalam bidang Legislasi, pembuatan Undang-
Undang dari melakukan pengawasan umum atas kinerja Eksekutif,
sedangkan hal-hal yang bertalian dengan keuangan Negara,
pemeriksaannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Organ Negara lain, yaitu :
Notaris sebagai Pejabat Umum, yaitu Organ Negara yang
dilengkapi dengan kewenangan Hukum untuk memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan Akta Otentik
sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan Hukum
dibidang keperdataan saja.
Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ
Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara
yaitu berupa tugas – kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam
rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang
Keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian Akta.
Pluralitas organisasi notaris dan draft RUU Peraturan Jabatan Notaris
(PJN) pengganti Peraturan Jabatan Notaris, (Ordonansi 11 Januari 1860 L.N
1860 No. 30), menandai perjalanan perkembangan lembaga kenotariatan
memasuki pertengahan tahun 2004. Polemik di seputar kedua isu krusial
tersebut masih saja menghiasi proses panjang perguliran gagasan
keanekaan organisasi notaris dan RUU PJN (tanggal 6 September disahkan
menjadi UU Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004).
Kalangan notaris yang terintegrasi solid dalam keorganisasian Ikatan
Notaris Indonesia, di usia ke-99 tahun organisasi, sejak didirikan tanggal 1
Juli 1908, dikejutkan oleh kehadiran organisasi notaris lain. Organisasi di luar
keorganisasian Ikatan Notaris Indonesia ini memiliki konsep dan visi yang
sama. Sebutlah di antaranya Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), Perhimpunan
Notaris Reformasi Indonesia (Pernori), Himpunan Notaris Indonesia (HNI).
Gagasan pluralitas kelak apakah merupakan suatu pilihan tepat atau bahkan
sebaliknya, bergantung kepada proses akhir atau finalitas pergulatan
polemik.
Di sudut lain, dunia kenotariatan pada saat itu tengah menunggu
proses pengesahan RUU PJN. Menurut rencana akan disahkan setelah
rangkaian tahapan pemilihan umum yang berakhir pada bulan Agustus 2004
selesai (kini UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004). Isu RUU PJN juga
mengundang banyak perhatian kalangan kenotariatan. Selain memuat
ketentuan-ketentuan lama dan modifikasi, RUU PJN, juga memuat ketentuan
yang mengubah secara signifikan performa lembaga kenotariatan, misalnya
saja perubahan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris
oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Ketentuan ini memperlihatkan perubahan
konstelasi kelembagaan notariat di Indonesia.
Ide penelitian yang mengambil tema Upaya dan Perlindungan Hukum
bagi Notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan, tepat berada di antara himpitan
dua fenomena krusial kenotariatan, fenomena keanekaan organisasi notaris
dan UU Jabatan Notaris. Kajian tentang persoalan upaya dan perilndungan
hukum bagi notaris memang sejak 1 dekade terakhir menjadi topik menarik
untuk dibahas, di tingkat organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), di forumforum
akademik maupun dalam format karya akademik berupa buku.
Liliana Tedjosaputro, Paulus Effendie Lotulung, Sugeng Santoso,
Winanto Wiryomartani, merupakan sederet nama yang telah lebih dahulu
melakukan pengkajian mengenai Perlindungan Hukum bagi Notaris. Sebagai
tindak lanjut pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2004 bertempat di Auditorium
Hotel Santika Yogyakarta, diselenggarakan perhelatan akademik Semiloka
dengan topik Aspek Pidana Yang Dihadapi Notaris Dan PPAT Dalam
Pelaksanaan Jabatan. Perlindungan Hukum walau bukan lagi tema yang
sama sekali baru, namun pembahasan perlindungan Hukum bagi Notaris
umumnya berkaitan dengan aspek Hukum Pidana, sementara upaya dan
perlindungan Hukum bagi Notaris dalam konteks sanksi-sanksi UUJN sama
sekali belum tersentuh.2 Di titik inilah penelitian penulis mengenai upaya dan
perilndungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan menemukan
signifikansinya dalam hal seorang Notaris yang bertempat berkedudukan /
tinggal di dalam daerah Hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan
penindakan.
2 Liliana Tedjosaputro, Aspek Pidana Yang Dihadapi Notaris Dan PPAT Dalam Pelaksanaan Jabatan,
Seminar disampaikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2004.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
a. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai
sanksi jabatan?
b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas
Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal
anggotanya dikenai sanksi jabatan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai
sanksi jabatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis
Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)
dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang terkait
dengan pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Manfaat Praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
sangat berharga dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan
jabatan Notaris.
D. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bab, yang masing-masing
terbagi lagi kedalam sub bab :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan latar belakang
permasalahan, ruang lingkup penelitian, pembatasan masalah,
permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yang mengemukakan mengenai tinjauan
umum tentang Notaris, tinjauan tentang sanksi-sanksi jabatan
Notaris, tinjauan tentang lembaga-lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris serta
tinjauan tentang perlindungan hukum bagi Notaris terhadap sanksisanksi
jabatan.

BAB III : METODE PENELITIAN, membahas mengenai metode pendekatan
yang digunakan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode
penarikan sample, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan
metode analis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, penelitian dan pokok
pembahasan tesis yaitu pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris
yang dikenai sanksi jabatan dan perlindungan hukum bagi Notaris
oleh Majelis Pengawas Daerah dan organisasi Notaris ( Ikatan
Notaris Indonesia ) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan.

BAB V : PENUTUP, mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran
sebagai hasil akhir dalam penulisan Tesis.


SYARAT UNTUK MENDAPATKAN FILE LENGKAP….!!!
File yang tertera diblog ubah saja objeknya biar cepet, ganti saja dengan yang terbaru, kemudian sesuaikan, untuk objek, ubah saja objek jadi tempat yang rencananya anda teliti, beres kan?
File yang anda inginkan bisa konfirmasi ke No. HP ini 0852 6208 9526 atau 0819 6067 526 untuk mendapatkan file skripsi lengkap (bab1-sampai selesai) dalam bentuk document. Dengan mememenuhi biaya admin di bawah setelah anda melakukan transfer ke:
No Rek BRI  3529-01-026884-53-8  WAHYU RISHANDI (Cab. MARIENDAL MEDAN)
DENGAN NILAI NOMINAL TRANSFER Rp. 100.000/Judul Skripsi
ANGGAP SAJA UNTUK GANTI PENGETIKAN SKRIPS LENGKAP DALAM FORM DOC DAN PENGELOLA BLOG INI.
PELUANG KERJASAMA
kalau ingin untung, sebarin saja ke teman-teman judul di blog ini dan naikan saja harganya
kalau ada kesulitan sms atau contact aja ke No HP saya atau Add FB ya way@id-fb.com
UNTUK PEMESANAN
SETELAH TRANSFER SMS AJA KE 0852-6208-9526 atau 0819-6067-526
DENGAN ISI SMS:
Nama, alamat E-mail anda serta judul yang anda inginkan.

 

Share this post :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2012 - 2013. Wahyu Rishandi, SH - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Re Design by Doza | Proudly powered by Blogger