KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM

  1. ABORTUS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA.
  2. AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERUBAHAN ISI SURAT GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  3. AKIBAT HUKUM PENENTUKAN KADALUARSA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  4. AKIBAT HUKUM TENTANG TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI PERUSAHAAN BUMI ASIH CABANG PADANGSIDIMPUAN.
  5. ALASAN TERDAKWA MENOLAK BERITA ACARA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  6. ANALISA    HUKUM    TENTANG    HAMBATAN    YANG    DAPAT MEMPENGARUHI PENENTUAN HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  7. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG.
  8. ANALISA HUKUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN KESALAHAN TERDAKWA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  9. ANALISA HUKUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN TENAGA KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  10. ANALISA HUKUM TENTANG PERANAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  SUATU PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  11. ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH  IDDAH  DAN MUT.AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERKARA CERAI  TALAK  
  12. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGGUNAAN INTERNET PERSONAL MENURUT HUKUM PERDATA
  13. ANALISIS HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974
  14. ANALISIS HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974  DAN HUKUM ISLAM
  15. ANALISIS BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA 
  16. ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI.
  17. ANALISIS YURIDIS KONTRAK OLEIN PADA PERDAGANGAN BURSA BERJANGKA JAKARTA. (TESIS).
  18. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan: No. 89 K/ MIL/ 2008 / PN.Bandung). 
  19. ANALSIS HUKUM KEDUDUKAN NOTARIS DI DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI
  20. ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPRS AL-WASHLIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.
  21. ASPEK HUKUM POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN UNTUK  MENDAPATKAN KREDIT PADA PERBANKAN.
  22. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU  TINDAK PIDANA BERULANG DI  WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  23. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  24. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  25. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME.
  26. FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ADIK TERHADAP ABANG KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN (STUDI KASUS NOMOR: 385/PID.B/2008/PN.PSP). 
  27. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.
  28. FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN GUGATAN PRAPERADILAN OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  29. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.
  30. HAK AZASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO.39 TAHUN 1999.
  31. HAMBATAN DAN UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  32. IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN KEMASYARAKATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA ANAK NAKAL.
  33. KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA. (TESIS)
  34. KEDUDUKAN/FUNGSI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA PT.GEBU PRIMA MEDAN BPR SYARIAH.
  35. KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN DAN RUJU’ MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1074.
  36. KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009.
  37. PELAKSANAAN PERSIDANGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERKAIT DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 282 KUHP DAN PASAL 153 AYAT 3 KUHAP.
  38. PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
  39. PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  40. PENGAKUAN PARA PIHAK SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN )
  41. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI.
  42. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan).
  43. PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, EFEKTIF DAN BIAYA RINGAN DIWILAYAH HUKUM PADANGSIDIMPUAN.
  44. PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA. (TESIS)
  45. PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  (Studi Kasus : 644/Pid.Sus/2011/PN.Psp).
  46. PERBUATAN TINDAK PIDANA CABUL DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  47. DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM KB DI DESA PAGAR MERBAU III LUBUK PAKAM.
  48. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.
  49. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANGSIDIMPUAN.
  50. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DENGAN HAK-HAK SAKSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 (TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)
  51. Perspektif Hakim Judex Facti Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
  52. Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Media Atas Hak Ingkar
  53. Pertanggungjawaban Provider Atas Kerugian Konsumen Terhadap Gangguan Jaringan Seluler
  54. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN SUAMI MELAKSANAKAN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN ( STUDI KASUS NO  3Pdt.P2005PA. Psp ).
  55. PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN).
  56. PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA
  57. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II AWANITA TANJUNG GUSTA MEDAN (TESIS)
  58. REALISASI SYARI’AT ISLAM  DI ACEH UTARA (SUATU ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001)
  59. SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG MEMBUKA RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
  60. SUATU TINJAUAN TENTANG MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI KALANGAN REMAJA DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
  61. SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009.
  62. SUATU TINJAUAN TENTANG SISTEM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK NAKAL SEBAGAI  UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  ANAK.
  63. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA OUTSOURCHING
  64. TINDAK PIDANA MELAKUKAN KHALWAT (MESUM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH CALANG KABUPATEN ACEH JAYA PROVINSI ACEH).
  65. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.
  66. TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG UPAH DAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJABURUH.
  67. TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG UPAH DAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJABURUH.
  68. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan).
  69. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  70. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA.
  71. TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENGINGKARAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DISIDANG PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  72. TINJAUAN YURIDIS HAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  73. TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  74. TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN HAKIM MENYATAKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA TIDAK DAPAT DITERIMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA” (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)
  75. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN. 
  76. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN.
  77. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  78. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TELAH MEMENUHI UNSUR PERENCANAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  79. TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT PALSU SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN PENUNTUTAN SESUAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  80. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN.
  81. TUJUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI CABANG RUMAH TAHANAN SIBUHUAN
  82. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN DI KOTA SEMARANG
  83. UPAYA HUKUM UNTUK MENGURANGI BERKEMBANGNYA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  84. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKSANAKAN PADA PIHAK YANG KEBERATAN ATAS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  85. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PADA TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA SAMPAI PADA TAHAP PERSIDANGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  86. UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KALANGAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN.
  87. AKAD NIKAH MELALUI TELEPON GENGGAM 3 G MENURUT PENDAPAT SATRIA EFENDIM. ZEIN DAN HUKUM ISLAM.
  88. CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA SALABULAN KECAMATAN SIBOLANGIT KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KOMPERATIF).
  89. DUALISME HUKUM PIDANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (ANALISIS TERHADAP DAMPAK PENERAPAN HUKUM ISLAM).
  90. HUKUM JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTUKREDIT (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI).
  91. HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MENURUT EMPAT MAZHAB (SYAFI’I, MALIKI, HANAFI DAN HAMBALI)
  92. KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
  93. PERANAN BP-4 DI KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN POLONIA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KECAMATAN MEDAN POLONIA
  94. PERANAN QANUN NO. 11,12,13 TAHUN 2003 TENTANG SYARIAT ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAMALAN AGAMA MASYARAKAT DESA SUKARAMAI ATAS KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROP.NAD.
  95. REKLAME PORNOGRAFI DALAM TINJAUAN KUH.PIDANA DAN HUKUM ISLAM
  96. SAKSI ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI FIQH SYAFI’I
  97. SUAP UNTUK PROTEKSI KEAMANAN DALAM  IBADAH HAJI (Sebuah Analisis Terhadap Pendapat Al-Nawawi).
  98. SUPRANATURAL DALAM ISLAM  ( STUDI TERHADAP  HUKUM PIDANA ISLAM)
  99. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI TELECONFERENCE

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN FILE LENGKAP….!!!
File yang tertera diblog ubah saja objeknya biar cepet, ganti saja dengan yang terbaru, kemudian sesuaikan, untuk objek, ubah saja objek jadi tempat yang rencananya anda teliti, beres kan?
File yang anda inginkan bisa konfirmasi ke No. HP ini 0852 6208 9526 untuk mendapatkan file skripsi lengkap (bab1-sampai selesai) dalam bentuk document. Dengan mememenuhi biaya admin di bawah setelah anda melakukan transfer ke:
No Rek BRI  3529-01-026884-53-8  WAHYU RISHANDI (Cab. MARIENDAL MEDAN)
DENGAN NILAI NOMINAL TRANSFER Rp. 100.000/Judul Skripsi
ANGGAP SAJA UNTUK GANTI PENGETIKAN SKRIPS LENGKAP DALAM FORM DOC DAN PENGELOLA BLOG INI.
PELUANG KERJASAMA
kalau ingin untung, sebarin saja ke teman-teman judul di blog ini dan naikan saja harganya
kalau ada kesulitan sms atau contact aja ke No HP saya atau Add FB ya way@id-fb.com
UNTUK PEMESANAN
SETELAH TRANSFER SMS AJA KE 0852-6208-9526
DENGAN ISI SMS:
Nama, alamat E-mail anda serta judul yang anda inginkan


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Wahyu Rishandi, S.H., M.Si Updated at: 23.16

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers